Tandaseru – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menegaskan kesiapan menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 30 persen.
Kebijakan itu dinilai akan berdampak signifikan pada kemampuan fiskal daerah. Pemkab Haltim pun memastikan berbagai langkah efisiensi dan prioritas program yang sudah dipersiapkan sejak awal.
“Dibandingkan daerah lain, Haltim lebih siap. Dari awal kami sudah mendapat informasi terkait pemotongan TKD ini sehingga jauh-jauh hari kami melakukan penyesuaian perencanaan program dan sub kegiatan 2026,” kata Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat saat diwawancarai tandaseru.com, Rabu (1/10/2025).
Salah satu langkah yang ditempuh, sambung Ricky, seperti pembatasan belanja pengadaan. Di mana seluruh kebutuhan komputer, laptop, dan printer akan dipusatkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, pengadaan alat tulis kantor (ATK), percetakan, hingga penggandaan dokumen akan diukur secara ketat sesuai relevansi, agar tidak terjadi pemborosan.
“Belanja perjalanan dinas juga akan ditekan. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) maupun sosialisasi hanya diperbolehkan jika undangan resminya dari kementerian teknis terkait. Misalnya BPKP untuk Inspektorat atau Kementerian PUPR untuk Dinas PUPR,” tambahnya.
Ricky menyebutkan, dengan pengurangan TKD yang mencapai Rp 473 miliar, Pemkab Haltim lebih memprioritaskan belanja wajib seperti gaji pegawai dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), serta program mandatori di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan.
“Ditambah dengan program strategis nasional sesuai arahan Presiden, prioritas Pemerintah Provinsi, hingga prioritas Kabupaten Haltim juga tetap dilaksanakan. Di antaranya, program insentif bagi lansia, ibu hamil, dan menyusui. Sementara kegiatan bersifat sekunder akan disesuaikan,” terangnya.
Meski ruang fiskal semakin sempit, Ricky mengaku, Pemkab Haltim tetap optimis dapat menjalankan kewajiban program dan subkegiatan pada 2026.
“Efisiensi yang dijalankan bukan sekadar penyesuaian anggaran, melainkan langkah strategis agar pembangunan tetap berlanjut tanpa membebani keuangan daerah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.